Kapasitas Desa dalam Pengembangan KEK Pariwisata

Pembangunan pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Visi pembangunan kepariwisataan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan berimplikasi pada arah kebijakan pembangunan pariwisata melalui pemasaran, pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan.

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) 2010-2025, arah kebijakan tersebut diupayakan dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik melalui peningkatan daya tarik destinasi, sehingga dapat berdaya saing di dalam maupun di luar negeri. Terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing, satu di antaranya melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Penetapan KEK telah menjadi salah satu tren pengembangan wilayah saat ini yang diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi perekonomian, menjadi model pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi, serta katalis perkembangan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan diberikannya keistimewaan, maupun insentif fiskal dan nonfiskal dalam pengembangan ekonomi di KEK, sebagaimana yang diatur dalam UU No.39 Tahun 2009 tentang KEK.

Tanjung Lesung

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai KEK yaitu Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, dan Morotai.

Kawasan Tanjung Lesung merupakan kawasan seluas 1500 Ha, dan merupakan proyek kawasan pariwisata pertama yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung, atas pengajuan PT Banten West Java Tourism sebagai badan usaha pengusul dan juga pengelola.

KEK Tanjung Lesung dibentuk untuk mengembangkan kegiatan perekonomian yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional melalui pengembangan zona pariwisata. Tanjung Lesung dipersiapkan menjadi destinasi wisata berdaya saing global melalui penerapan konsep pembangunan “integrated tourism resort“. Membawa visi “Gateway to Adventure in West Edge of Java“, Tanjung Lesung disiapkan menjadi pintu gerbang bagi destinasi pariwisata di sekitarnya, yaitu KSPN Ujung Kulon, Pulau Peucang, KSPN Anak Karakatau, dan KPPN Carita-Anyer (Kementerian Pariwisata, 2015).

Penetapan KEK Pariwisata dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan perekonomian hanya jika diterapkan dengan benar dan dalam konteks yang tepat. Keberhasilan penerapan KEK Pariwisata membutuhkan komitmen dan dukungan tingkat tinggi antar-stakeholder yang terlibat untuk memastikan terjadinya pengembangan dan pengoperasian KEK. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan pemahaman terhadap peran dan kapasitas perdesaan di sekitar Tanjung Lesung sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan Tanjung Lesung.

Poin ini menjadi penting karena pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak luput dari peran perdesaan di sekitarnya sebagai kawasan penyangga KEK. Kawasan penyangga diharapkan dapat memanfaatkan potensi tetesan manfaat yang dihasilkan dengan menjadi penyeimbang maupun komplementer kegiatan utama KEK. Dalam hal ini, kawasan penyangga KEK Tanjung Lesung dapat memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, sosial dan budaya secara sinergis dengan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di dalam KEK.

Perdesaan Penyangga KEK

Perdesaan merupakan struktur fungsional yang dapat bertransformasi secara organik sebagai respons adanya rangsangan endogen maupun eksogen. Menurut Clare J.A. Mitchell (2013) dalam tulisannya yang berjudul Creative Destruction or Creative Enhancement? Understanding the Transformation of Rural Spaces, dapat terjadi dualisme dalam tranformasi perdesaan berupa creative enhancement dan creative destruction. Kondisi ini hadir seiring pembangunan dan penciptaan inovasi yang dilakukan oleh pihak eksternal (pihak swasta) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alih-alih ingin menciptakan perkembangan secara kreatif (creative enhancement), inovasi, dan pembangunan yang dilakukan pihak eksternal justru membentuk ekonomi baru, dan merusak produktivitas basis ekonomi (pertanian dan perikanan) yang telah ada sebelumnya, atau yang dikenal dengan istilah creative destruction. Dalam konteks pengembangan KEK Pariwisata di Indonesia, creative enhancement maupun creative destruction dapat saja terjadi karena keduanya sama-sama mencerminkan pergeseran fungsional perdesaan dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi multi-fungsi (pertanian dan non-pertanian).

Dua kondisi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya permintaan konsumen dan ideologi pemangku kepentingan. Hal ini didukung dengan adanya perbedaan orientasi antara rencana pengembangan KEK dan kondisi mata pencaharian masyarakat kawasan penyangga. Apabila meninjau masterplan Tanjung Lesung sebagai salah satu KEK Pariwisata, diketahui bahwa terdapat spesialisasi pengembangan komponen-komponen pariwisata tertentu di Tanjung Lesung, di antaranya pengembangan marina, theme park, hotel, vila, maupun cottage.

Namun, apabila meninjau kondisi struktur mata pencaharian masyarakat perdesaan penyangga, diketahui bahwa mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan penyangga, PT Banten West Java telah melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai UMKM dan masyarakat penyangga di Kecamatan Panimbang. Terlihat bahwa PT Banten West Java mencoba menerapkan pendekatan Community Based Tourism (CBT) dengan memberikan akses dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal untuk ikut serta dalam manajemen dan pembangunan pariwisata.

Sebagai wujud pelestarian budaya lokal dan pemanfaatan potensi pengembangan Kawasan Tanjung Lesung, terdapat pengembangan Cikadu Culture Park atau Taman Budaya Cikadu di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang. Adapun budaya yang dikembangkan di dalamnya mencakup budaya pertanian dan perikanan yang ditampilkan dalam beberapa atraksi yaitu batik cikadu, agrowisata salak tanjung lesung, maupun pusat kerajinan. Keberadaan Cikadu Culture Park ini merupakan hasil kerja sama dari Kepala Desa Tanjungjaya, masyarakat, dan juga PT Banten West Java.

Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi dan inovasi pengembangan sumber daya manusia di kawasan penyangga, namun secara eksisting pengembangan kapasitas perdesaan penyangga dinilai belum optimal dalam mendukung maupun menangkap keuntungan dari adanya KEK Tanjung Lesung. Dalam hal ini, belum terlihat percepatan kesiapan yang berarti terutama pada masyarakat kawasan penyangga sejak KEK Tanjung Lesung ditetapkan.

Pemahaman masyarakat terhadap perubahan status kawasan masih minim. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pendampingan yang dilakukan dinilai belum dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesiapan masyarakat secara optimal dalam menangkap peluang pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar KEK.

Otonomi Lokal

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan sudut pandang alternatif yang memandang perdesaan penyangga KEK Pariwisata memiliki ide dan nilai yang dapat melahirkan cara-cara khusus dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jørn A. Cruickshank (2009) dalam tulisannya yang berjudul A Play for Rurality – Modernization versus Local Autonomy.

Pengembangan kawasan penyangga saat ini yang cenderung memandang perdesaan sebagai objek pembangunan dan produk penciptaan nilai perlu direkonstruksi dengan adanya pengakuan terhadap otonomi lokal dalam mengembangkan kapasitas perdesaan. Dalam hal ini, output pembangunan tidak hanya berupa kontribusi manfaat skala makro (seperti pendapatan per kapita, tenaga kerja, ataupun utilitas), melainkan bagaimana identitas lokal, nilai, agama, penghormatan terhadap alam maupun kepercayaan dapat bersinergi dengan perkembangan KEK.

Pembentukan KEK Pariwisata sebagai wujud pengembangan wilayah dari atas (top-down) melalui kebijakan pemerintah tidak terlepas dari keberadaan perdesaan sekitar yang secara organik tumbuh melalui proses pengembangan dari bawah (bottom-up). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk pelaksanaan pengembangan perdesaan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan dan penghidupan berkelanjutan.

Ana Rossika mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB

 

Related Posts